Informasi Desa / Kelurahan

Nama Desa/Kelurahan : Warnasari

Total Penduduk : 13712

Jumlah Laki-Laki : 6934

Jumlah Perempuan : 6778

Jumlah KK : 4548

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Wanasuka

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Tribaktimulya

Total Penduduk : 8155

Jumlah Laki-Laki : 4119

Jumlah Perempuan : 4036

Jumlah KK : 2841

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Sukamanah

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Sukaluyu

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Pulosari

Total Penduduk : 14481

Jumlah Laki-Laki : 7466

Jumlah Perempuan : 7015

Jumlah KK : 5142

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Pangalengan

Total Penduduk : 24211

Jumlah Laki-Laki : 12147

Jumlah Perempuan : 12064

Jumlah KK : 8016

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margamulya

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margamukti

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margamekar

Total Penduduk : 10890

Jumlah Laki-Laki : 5560

Jumlah Perempuan : 5330

Jumlah KK : 3626

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margaluyu

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Lamajang

Total Penduduk : 14434

Jumlah Laki-Laki : 7312

Jumlah Perempuan : 7122

Jumlah KK : 5042

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Banjarsari

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Sumber dari openSID (Sistem Informasi Desa)

  • Pelaksanaan Monev Raksa Desa Tingkat Kecamata...

    Pelaksanaan Monev Raksa Desa Tingkat Kecamatan Di Laksanakan di Aula Kec....
  • Perekaman e-KTP...

    Antusias warga masyarakat Kecamatan Pangalengan dalam perekaman dan penc....
  • Luapan lumpur (Longsor)...

    Akibat Hujan dari malam hari yang tidak reda mengakibatkan longsor sehin....
  • Monitoring ke Desa-Desa...

    Kegiatan Monitoring ke Desa Lamajang Pengecekan jalan  ....
  • Selamat Datang di Website Kecamatan Pangaleng...

    Selamat Datang di Website Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ....

Sambutan Camat

    Selamat Datang di Website Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
    Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat-Nya telah mengantarkan Institusi ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung. Dalam menghadapi tantangan zaman, terutama menghadapi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sangat memerlukan Good Governance yang siap menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

    Sebagai informasi kepada masyarakat sehubungan dengan telah aktifnya content subdomain kecamatanpangalengan.bandungkab.go.id kami berharap kedepan agar masyarakat memahami tentang keberadaan Kantor Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang telah membuat beberapa kebijakan, kegiatan, program serta rencana strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan untuk masyarakat di bidang teknologi informasi untuk pelayanan dalam rangka pengembangan dan penerapan e-Government sebagai bagian dari kebijakan dan strategi nasional pemerintah guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

    Oleh karena itu, kritik dan saran yang positif dan membangun sangatlah kami harapkan, agar kita dapat mencapai apa yang telah direncanakan dan kita cita-citakan bersama, guna membangun daerah yang kita cintai ini agar lebih baik dan berkembang sebagaimana harapan kita bersama.
Informasi Kecamatan Pangalengan - Kabupaten Bandung Lihat Detail
85 883
Total Penduduk
43 538
Laki-Laki
42 345
Perempuan
29 215
Keluarga
CAMAT

Drs. Eef Syarif Hidayatulloh
Nip Camat 196808241990061001

LINK TERKAIT
LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
Rencana Kerja
Share This Articel on :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan): mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2019 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bandung, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan rerigius, kultural dan berwawasan lingkungan"

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pangelengan  Tahun 2019 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Pangelengan Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2019, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan PangelenganTahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2.  Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Tahun 2019Kabupaten Bandung adalah:

1.  Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.  Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.  Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.  Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2016;

10.  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

11.  Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13.  Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;

15.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013

16.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;

17.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013

18.  Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran  Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bandung  Tahun  2006 Nomor 3 Seri D);

22.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

23.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

1.3.  Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pangelengan Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan diKecamatan PangelenganKabupaten Bandung tahun 2019.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Bandung, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan.

1.4.  Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Kecamatan PangalenganKabupaten Bandung Tahun 2019, disusun dengan sistiematika sebagai berikut:

BAB  I

PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pangelengan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Pangalengan dengan Dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Pangalengan dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Penjelasan UU, PP, Perda, dan peraturan lain yang mengatur SOTK, Kewenangan Kecamatang Pangalengan serta Pedoman yang dijadikan acuan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan Maksud dan Tujuan penyusunan Renja

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia.Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan.  Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Pangelengan Tahun 2018memuat rencana program dan kegiatandengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesionalyang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pangelengan Tahun 2016 – 2021 Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2018 Kecamatan Pangelengan telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya, telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja Kecamatan Pangelengan Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

TABEL T-VI.C.6

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN BANDUNG

  NAMA SKPD: Kecamatan Pangalengan

No

Progam

Sasaran Kegitan

Satuan

Target

Realisasi

%

A

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Surat

100

100

100

2

Penyediaan jasa komuikasi sumber daya air dan listrik

Jenis

4

4

100

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tahun

1

1

100

4

Penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja

Tahun

1

1

100

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tahun

1

1

100

6

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tahun

1

1

100

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jenis

14

14

100

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Buah

6

6

100

9

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jenis

2

1

100

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tahun

1

1

100

11

Penyediaan makanan dan minuman

Tahun

1

1

100

12

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tahun

1

1

100

13

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tahun

1

1

100

14

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Keg.

1

1

100

B

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tahun

1

1

100

2.

Pemeliraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tahun

1

1

100

C

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Stel

39

39

100

2

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Stel

39

39

100

D

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.

Sosialisasi peraturan perundang-uandangan

keg

1

1

100

E

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tahun

1

1

100

F

Program Penataan administrasi kependudukan

1.

Peningkatan pelayayan publik dalam bidang kependudukan

Tahun

1

1

00

G

Program penidikan anak usia dini

1.

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Keg.

1

1

100

H

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

keg

4

2

I

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal

1.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Tahun

1

1

100

2

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan iskamswkarsa di daerah

Tahun

1

1

100

J

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

Keg.

1

1

100

K

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.

Peningkatanm toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Tahun

1

1

100

N

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.

Intensipikasi dan ekstensipukasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tahun

1

1

100

O

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1.

Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Tahun

1

1

100

2.

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Tahun

1

1

100

P

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender  dalam Pembangunagan

1.

Pembinaan Organisasi Perempuan

Tahun

1

1

  100

Q

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.

Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat

Tahun

1

1

100

R

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

1.

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tahun

1

1

100

S

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Tahun

1

1

100

T

Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam

Tahun

1

1

100

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga  sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerahdalam Pelayanan langsung  berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pelayanan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Kecamatan Pangelengan selaku lembaga teknis di bidang Pemerintahan umum  harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pangelengan Kabupaten Bandung mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1.  Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.

2.  Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah.

3.  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

4.  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5.  Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3.  Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Pangelengan dibentuk BerdasarkanPeraturan  Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Perangkat daerahyang dipimpin oleh seorang Camat bertanggung kepada  kepada Bupati

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

1.  Camat

Sebagaimana tersebut di atas, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a.  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.  Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c.  Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

d.  Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

e.  Membinan penyelenggaraan pemerintaan desa dan / atau kelurahan; dan

f.  Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2.  Sekretariat Kecamatan

1)  Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat;

2)  Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;

b.  Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan;

c.  Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengedalian Kecamatan;

d.  Penetapan pelaksanaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan;

e.  Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan;

f.  Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;

g.  Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan;

h.  Pengkoordinasian admnistrasi pelayanan publik  di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;

i.  Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian

Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;

j.  Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan, membawahi :

a)  Sub Bagian Program dan Keuangan

b)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3.  Sub Bagian Program dan Keuangan

1)  Sub bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian;

2)  Kepala Sub bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;

3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Sub bagian Program menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran kerja Kecamatan;

b.  Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan progran kerja Kecamatan;

c.  Pengkoordinasin rencana program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;

d.  Pelaksanaan fasilitasi rencana penyelenggaraan  pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;

e.  Pelaksanaan penyusunan rencana startegis Kecamatan;

f.  Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;

g.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

h.  Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan;

i.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

j.  Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

4.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

2)  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

3)   Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan;

b.  Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat , naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan;

c.  Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d.  Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan;

e.  Penyusunaan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;

f.  Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

g.  Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor,  kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya;

h.  Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;

i.  Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi  perlengkapan kantor;

j.  Pelaksanaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan;

k.  Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan;

l.  Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

m.  Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

n.  Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

o.  Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, tekhnis dan fungsional serta ujian dinas;

p.  Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

q.  Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;

r.  Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP 3, DUK, sumpah / janji pegawai;

s.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

t.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

u.  Pelaksanaan koordinasi pelayanan admnistrasi umum dan kepegawaian dengan sub- unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

a.  Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaa administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

b.  Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan;

c.  Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;

d.  Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;

e.  Perencanaan operasional kegiatan penyusuna rencana dan program admnistrasi pengelolaan keuangan;

f.  Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;

g.  Pembinaan administrasi keuangan dn penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;

h.  Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;

i.  Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

j.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

l.  Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

6.  Seksi Pemerintahan

1)  Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

2)  Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang- undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggraan pemerintahan Kecamatan;

b.  Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;

c.  Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan, pembianaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;

d.  Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hokum dan perundang- undangan;

e.  Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

f.  Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa dan kelurahan;

g.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

h.  Pelaksanaan evaluasi dn pelaporan pelaksanaan tugas;

i.  Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

7.  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1)  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

2)  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a.   Pelaksanaan penyusunan rncana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan daeran dan Peraturan / Keputusan Bupati;

b.   Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;

c.   Pelaksanaan fasilitasi pembinaan satuan perlingdungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;

d.   Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tekhnis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;

e.   Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan  instansi terkait;

f.   Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatua bangsa dan perlingdungan masyarakat dengan instansi terkait;

g.   Pelaksananan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h.   Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan  bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i.   Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

8.  Seksi Sosial Budaya

1)  Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

2)  Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat  dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

a.  Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan;

b.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketegakerjaan dan ketransmigrasian;

c.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata;

d.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan social;

e.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;

f.  Pelaksnaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

h.  Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

9.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1)  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

2)  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksnaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;

b.  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c.  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi;

d.  Pelaksanaan fasilitas pembinaan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;

e.  Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan;

f.  Pelaksanaan koordinasi tekhnis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

g.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i.  Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengna sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

10.   Seksi Pembangunan

1)  Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

2)  Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksnaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan da pemeliharaan prasarana umum;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok  tersebut, Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Umum menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum;

b.  Pelaksanaan fasilitasi pembinaan. Rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman;

c.  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan dan pengairan;

d.  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi;

e.  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data bidang lingkungan hidup;

f.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g.  Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasaran umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2016 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indicator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2018 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut: 

TABEL T-VI.C.7

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: KANTOR KECAMATAN PANGALENGAN

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Tercapainya program pelayanan administrasi perantoran yang maksimal

Jumlah dana

327.248.268

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KECAMAAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal

100

%

327.248.268

1

Penyediaan jasa surat menyurat

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah surat-surat dinas

Terdistribusikannya surat-surat dinas

5,000,000

Penyediaan jasa surat menyurat

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Terdistribusinya surat-surat dinas

100

Surat

5,000,000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah sumber daya air, listrik dan komunikasi

Tersedianya sumber daya air,komunikasi dan listrik

30.600.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Tersedianya sumber daya air,komunikasi dan listrik

4

Jenis

30.600.000

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah jasa kebersihanm alat dan bahan pembersih

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor

30.436.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor

1

Tahun

30.436.000

4

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah jasa servise peralatan dan perlengkapan kerja

Peralatan kerja yang iap pakai

9.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Peralatan kerja yang siap pakai

1

Tahun

9.000.000

5

Penyediaan alat tulis kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah alat tulis kantor

Tersedinya pelayanan kepada masyarakat

26.017.625

Penyediaan alat tulis kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Tersedianya pelayanan kepada masyarakat

1

Tahun

26.017.625

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

9.107.793

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

1

Tahun

9.107.793

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

10.123.400

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Tersedianya koponen instalasi listrik dan penerangan kantor

14

Jnis

10.123.400

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah peralatan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

55.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

6

Buah

55.000.000

9

Penyediaan peralatan rumah tangga

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah peralatan rumah tangga kantor

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

2.790.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

2

Jenis

2.790.000

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah surat kabar dan tabloid

Meningkatnya wawasan pengetahuan

10.200.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Meningkatnya wawasan pengetahuan

1

Tahun

10.200.000

11

Penyediaan makanan dan minuman

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah nasi box dan sneck

Terlaksananya rapat-rapat dinas

40.878.450

Penyediaan makanan dan minuman

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Terlaksananya rapat-rapat dinas

1

Tahun

40.878.450

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

 

Terpenuhinya koordinasi dan sinergitas

26.220.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Terpenuhinya koordinasi dan sinergitas

1

Tahun

26.220.000

14

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi

51.875.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi

1

Tahun

51.875.000

15

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah kegiatanpenyelenggaraaPHBN

Meningkatnya Nasionalisme / rasa kebangsaan

20.000.000

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Meningkatnya Nasionalisme / rasa kebangsaa

1

Keg.

20.000.000

16

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah pemeliharaan routin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

51.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Terpeliharanya gedung kantor

1

Tahun

51.500.000

17

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah kendaraan dinas

Terlaksananaya kelancaran dalam melaksanakan tugas

50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

- Terpeliharanya kendaraan roda empat
- Terpeliharanya kendaraan roda enam

- Terpelihranya kendaraan roda dua

2

1

11

unit

Unit

Unit

50.000.000

-

Program peningkatan disiplin aparatur

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

100

%

31.005.000

18

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah pakaian dinas harian {PDH}

39

stel

219.500.000

19

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah pengadaan pakaian hari hari tertentu

39

Stel

11.505.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Meningkatnya sumber daya manusia

Jumlah dana

14.450.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Meningkatnya sumber daya manusia

100

%

14.450.000

20

Sosialisasi peraturan perundang undangan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Meningkatnya pemahaman peraturan perundang undangan

Tersedianya sarana sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur

14.450.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Meningkatnya pemahaman peraturan perundang undangan

1

Keg.

14.450.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KECMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Tertatanya administrasi pelaporan dan keuangan

Jumlah Dana

26.835.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Tetatanya administrasi pelaporan dan keuangan

100

%

26.835.000

21

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah dokumen laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP,RENJA,laporan keuangan semeteran dan laporan keuangan akhir tahun

26.835.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KECAMATAN PANGELENGAN Kab Bandung

Jumlah dokumen laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

Tahun

26.835.000

Program penataan administrasi kependudukan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Terlaksananya pelayanan masyarakat yang maksimal

Jumlah pelayanan publik bidang kependudukan

11.700.000

Program penataan administrasi kependudukan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Terlaksananya pelayanan masyarakat yang maksimal

100

%

11.700.000

22

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah pelayanan publik bidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan publik bidang kependudukan

11.700.000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah pelayanan publik bidang kependudukan

1

Tahun

11.700.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Meningkatnya kecerdasan anak usia dini

Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini

29.200.000

Program pendidikan anak usia dini

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini

1

Keg.

29.200.000

23

Pengembangan pendidikan anak usia dini

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini

Meningkatnya kwalitas pengelola PAUD

29.200.000

Pemgembangan pendidikan anak usia dini

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini

1

Keg.

29.200.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Terciptanya Kebersihan Lingkungan

Jumlah operasional dan pemeliharaan persampahan

19.515.000

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah operasional dan pemeliharaan persampahan

1

Tahun

19.515.000

24

Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah operasional dan pemeliharaan persampahan

Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

19.515.000

Peningkatan opearsional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah operasional dan pemeliharaan persampahan

1

Tahun

19.515.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat

Jumlah kegiatan kerjasama denga aparat keamanan

74.380.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan

1

Tahun

74.380.000

25

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan

KECAMATAN PANGALENGAN KAB.BANDUNG

Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan

Tersedianya SDM,biaya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

10.900.000

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnik

SLIDER
CEK PELAYANAN

    SIMACAN Disconnect

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang website ini?Bagaimana Pelayanan di Kecamatan Pameungpeuk
Sangat Mudah
Mudah
Cukup
Susah
Sangat Lama

HASIL POLLING
PENGUMUMAN TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 72547 kali
PETA WILAYAH