Informasi Desa / Kelurahan

Nama Desa/Kelurahan : Warnasari

Total Penduduk : 13712

Jumlah Laki-Laki : 6934

Jumlah Perempuan : 6778

Jumlah KK : 4548

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Wanasuka

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Tribaktimulya

Total Penduduk : 8155

Jumlah Laki-Laki : 4119

Jumlah Perempuan : 4036

Jumlah KK : 2841

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Sukamanah

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Sukaluyu

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Pulosari

Total Penduduk : 14481

Jumlah Laki-Laki : 7466

Jumlah Perempuan : 7015

Jumlah KK : 5142

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Pangalengan

Total Penduduk : 24211

Jumlah Laki-Laki : 12147

Jumlah Perempuan : 12064

Jumlah KK : 8016

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margamulya

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margamukti

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margamekar

Total Penduduk : 10890

Jumlah Laki-Laki : 5560

Jumlah Perempuan : 5330

Jumlah KK : 3626

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Margaluyu

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Lamajang

Total Penduduk : 14434

Jumlah Laki-Laki : 7312

Jumlah Perempuan : 7122

Jumlah KK : 5042

STATUS : O N L I N E

Nama Desa/Kelurahan : Banjarsari

Total Penduduk :

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :

Jumlah KK :

STATUS : O N L I N E

Sumber dari openSID (Sistem Informasi Desa)

  • Pelaksanaan Monev Raksa Desa Tingkat Kecamata...

    Pelaksanaan Monev Raksa Desa Tingkat Kecamatan Di Laksanakan di Aula Kec....
  • Perekaman e-KTP...

    Antusias warga masyarakat Kecamatan Pangalengan dalam perekaman dan penc....
  • Luapan lumpur (Longsor)...

    Akibat Hujan dari malam hari yang tidak reda mengakibatkan longsor sehin....
  • Monitoring ke Desa-Desa...

    Kegiatan Monitoring ke Desa Lamajang Pengecekan jalan  ....
  • Selamat Datang di Website Kecamatan Pangaleng...

    Selamat Datang di Website Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ....

Sambutan Camat

    Selamat Datang di Website Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
    Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat-Nya telah mengantarkan Institusi ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung. Dalam menghadapi tantangan zaman, terutama menghadapi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sangat memerlukan Good Governance yang siap menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

    Sebagai informasi kepada masyarakat sehubungan dengan telah aktifnya content subdomain kecamatanpangalengan.bandungkab.go.id kami berharap kedepan agar masyarakat memahami tentang keberadaan Kantor Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang telah membuat beberapa kebijakan, kegiatan, program serta rencana strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan untuk masyarakat di bidang teknologi informasi untuk pelayanan dalam rangka pengembangan dan penerapan e-Government sebagai bagian dari kebijakan dan strategi nasional pemerintah guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

    Oleh karena itu, kritik dan saran yang positif dan membangun sangatlah kami harapkan, agar kita dapat mencapai apa yang telah direncanakan dan kita cita-citakan bersama, guna membangun daerah yang kita cintai ini agar lebih baik dan berkembang sebagaimana harapan kita bersama.
Informasi Kecamatan Pangalengan - Kabupaten Bandung Lihat Detail
85 883
Total Penduduk
43 538
Laki-Laki
42 345
Perempuan
29 215
Keluarga
CAMAT

Drs. Eef Syarif Hidayatulloh
Nip Camat 196808241990061001

LINK TERKAIT
LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
Renstra 2016-2021
Share This Articel on :

BAB I

pendahuluan

1.1  Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kewajiban penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangalengan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Pangalengan sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016– 2021.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 yang telah tersusun yang berdasarkan Perda RPJMD 2016-2021 tersebut, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)  tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2 Landasan Hukum

  Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan perubahan rencana strategis Kecamatan pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

3.   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025.

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 2  Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor  5  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

21.Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan pangalengan adalah untuk mempertajam gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi Kecamatan Pangalengan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2021 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja Kecamatan Pangalengan.

1.4  Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

:

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan  latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sertasistematika penulisan.

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGALENGAN

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Pangalengan, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

BAB III

:

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pangalengan, Telaahan Visi, Misi dan Program KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Renstra SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dan Penentuan Isu isu Strategis.

BAB IV

:

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan  rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

BAB V

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangalengan dalam 5 Tahun mendatang.

BAB VI

BAB VII

:

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan ren cana program dan kegiatan,Indikator Kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Kecamatan Pangalengan yang akan dicapai dalam 5 Tahun mendatang.

BAB VII

:

PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN kecamatan PANGALENGAN

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangalengan

Kecamatan Pangalengan  merupakan perangkat daerah yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Susunan organisasi di Kecamatan Pangalengan terdiri dari :

1.  Camat

2.  Sekretaris Kecamatan

3.  Kepala Seksi Pemerintahan umum

4.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5.  Kepala Seksi Pembangunan

6.  Kepala Seksi Sosial Budaya

7.  Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum

8.  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

9.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas pokok dan fungsi satuan Organisasi sebagimana ditetapkan dalam peraturan Bupati Bandung Nomor  Tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

a.  Camat

  Camat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menagnai sebagian urusan otonomi daerah di bidang koordinasi

pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan  peraturan  perundang-undangan,

pemeliharaan sarana dan fasilitas sarana umum, kegiatan pemerintahan di kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan, pelayanan masyarkat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.  Sekretariat Kecamatan

1)  Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat;

2)  Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan,  informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)  Sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a)  Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.

b)  Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan.

c)  Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan.

d)  Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian kecamatan.

e)  Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkungan kecamatan.

f)  Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.

g)  Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan.

h)Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.

i)  Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lain di wilayah kecamatan.

j)  Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan institusi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan kecamatan.

c.  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1)  Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.

2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)  Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi  :

a.  penyusunan bahan perencanaandan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan;

b.  pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;

c.  pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;

d.  pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

(1)  UraiantugasKepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai  berikut :

a.  menyusun rencana kerja Subbagian Program dan Keuanganberdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;

b.  mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c.  mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing seksi pada Kecamatan;

d.  mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;

e.  melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;

f.  mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kecamatan;

g.  menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;

h.  menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan

i.  menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;

j.  penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;

k.  melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;

l.  melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;

m.  melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan

n.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;

o.  melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;

p.  melaksanakan akuntansi keuangan;

q.  melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

r.  melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s.  menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

t.  menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;

u.  melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;

v.  melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

w.  mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

x.  membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

y.  mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

z.  menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuanganuntuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

aa.  mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

bb.  membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

cc.  melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

dd.  memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

ee.  melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

d.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a)  Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan,

b)  kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.

c)  Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.

d)  Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

e)  Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan.

f)  Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.

g)  Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.

h)  Pelaksanaan  pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset kecamatan lainnya.

i)  Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor.

j)  Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor.

k)  Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan.

l)  Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

m)  Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.

n)  Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.

o)  Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

p)  Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

q)  Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.

r)  Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.

s)  Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai.

t)  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

u)  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

v)  Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan

kecamatan

e.  Seksi Pemerintahan Umum

1)  Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik,

2)  kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)  Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan Umum;

b.  penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan Umum;

c.  pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan Umum;

d.  pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi PemerintahanUmum.

f.  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1)  Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c.  pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

d.  pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

e.  pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan

g.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

h.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

1)   Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

2)   Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat 1)  Seksi Pemberdayaan Masyarakat  menyelenggarakan fungsi :

a)  Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

b)  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian.

c)  Pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

d)  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi.

e)  Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

f)  Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat.

g)  Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan.

h)  Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

i)  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

j)  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.

k)  Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

i.  Kepala Seksi Pembangunan

1)   Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum.

2 )  Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada

ayat 1)  Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum  menyelenggarakan fungsi :

a)  Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum.

b)  Di bidang penataan ruang dan permukiman.

c)  Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang jalan, jembatan, pengairan.

d)  Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi.

e)  Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup.

f)  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.

g)  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h)  Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

J.  Seksi Sosial Budaya

1)  Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

2)  Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat  dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan;

3)  Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

a.  Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan;

b.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketegakerjaan dan ketransmigrasian;

c.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata;

d.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan social;

e.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;

f.  Pelaksnaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

h.  Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

j.  Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Camat berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati, kemudian dilimpahkan kepada Camat yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi  Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati  Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, terdapat sebanyak 356 urusan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, terbagi dalam 25 bidang Urusan Wajib dan 6 bidang urusan pelimpahan.

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi

Kecamatan Pangalengan

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

Dengan Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pangalengan ;

CAMAT

KASI

PEMERINTAHAN

KASI

TRANTIBUM

KASI

SOSIAL BUDAYA

KASI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KASI

PEMBANGUNAN

Kelompok

Jabatan  Fungsional

Fungsional

SEKRETARIS kECAMATAN

SUB BAG UMPEG

SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


2.2.  Sumber Daya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.3.  Sumber daya manusia pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada Tahun 2017.

Tabel 2.1

Jumlah PegawaiKecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No

Pendidikan

Status Kepegawaian

Jumlah

%

PNS

CPNS

TKK

1

SMA

8

0

0

8

24,24%

2

D.III

1

0

0

1

  3,06%

3

S-1

10

0

2

10

63,61%

4

S-2

3

0

0

3

  9,09%

Jumlah

22

0

0

22

100.00%

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Bulan Desember 2017

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD SMA sebesar 42,42%, D-III sebesar 3,06 %,  S1 Sebesar 63,61% dan S2  sebesar 9,09%. Kecamatan Pangalengan sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal belum memadai, serta kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis perencana.

  Jumlah Pegawai Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pegawai Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2017

No

Golongan

Status Kepegawaian

Jumlah

%

PNS

CPNS

1

Gol II

13

0

13

72,73%

2

Gol III

7

0

7

21,21%

3

Gol IV

2

0

2

 6,06%

Jumlah

22

0

22

100.00%

 Sumber : Kepegawaian Pangalengan Bulan Desember 2017

Berdasarkan Tabel 2.2.di atas maka pegawai Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I Golongan II sebanyak 72,73%, Golongan III sebanyak 21,21% dan Golongan IV sebanyak 6,06%, melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Pangalengan didominasi oleh golongan II, dilain sisi Kecamatan Pangalengan memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan IV  untuk tenaga Perencana dan administrasi.

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Pangalengan juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pangalengan KabupatenBandung
yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural  dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2017
No.
Esselon
Jumlah Pegawai
Tingkat Diklatpim
Jumlah Pegawai yang mengikuti
%
1.
III a
1 Orang
III
1Orang
100%
2.
IV a
2 orang
IV
2 orang
100%
3.
IV b
5 orang
IV
3 Orang
100%
Jumlah
6 orang
16 orang
100%
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Bulan Januari 2017

2.3.1.Sarana dan prasarana pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor dengan luas sebesar 1.480 m2,Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 8 unit,saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 3 unit laptop, 8 unit komputer PC dan 6 unit printer peralatan PC dalam kondisi baik,Kecamatan Pangalengan memiliki ruang rapat yang refresentatif dengan kapasitas ± 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas perangkat audio visual dan proyektor yang baik. Kecamatan Pangalengan juga telah memiliki Rumah Dinas Camat yang refresentatif dan nyaman. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dan kamar mandi dengan kondisi kurang begitu nyaman.

2.3.2. Kondisi Umum Kecamatan Pangalengan

1.  Adminstrasi Pemerintahan

Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat yang diangkat oleh Bupati / Walikota dan bertanggung jawab Kepada Bupati atau Walikota, sedangkan pembentukan Kecamatan sendiri ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Bahwa sejak diberlakukannya secara efektip Undang undang Nomor 32 tahun 2004 Pembentukan Kecamatan dan Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Sehingga dengan demikian Kecamatan Pangalengan secara yuridis formil keberadaannya telah dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut.

Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Pangalengan sebagai perangkat Daerah meliputi 13 (Sepuluh)  Desa yang terdiri dari :

1.  Desa Pangalengan

2.  Desa Margamulya

3.  Desa Margamukti

4.  Desa Sukamanah

5.  Desa Banjarsari

6.  Desa Wanasuka

7.  Desa Margamekar

8.  Desa Pulosari

9.  Desa Warnasari

10.Desa Sukaluyu

11.Desa Margaluyu

12.Desa Tribakti Mulya

13.Desa Lamajang

2.  Kondisi Geografis

1. Kondisi Geografis Kecamatan Pangalengan 

Kecamatan Pangalengan secara geografis terletakpada koordinat 107, 575’ bujur Timur dan 70 177’ lintang Selatan dengan ketinggian  1,524 ndl meter ditas permukaan laut dengan luas Wilayah 27.294,77 Ha. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Pangalengan adalah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciamung Kab Bandung;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertasari Kab. Bandung;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut ;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasirjambu Kab.Bandung;

Morfologi Kecamatan Pangalengan terdiri atas : wilayah landai,perbukitan, dan pegunungan dengan kemiringan lereng beragam antara  8 - 15 % hingga di atas 45 %. Kecamatan Pangalengan beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.996 mm per tahun.

Suhu udara berkisar antara 15oC sampai 20oC dengan kelembaban udara beragam antara 19 %  Kondisi alam tersebut membuat  Kecamatan Pangalengan rentan dengan bencana alam, bencana longsor, erosi kebakaran hutan dansebagainya.

bar 1.

gambaran-umum-sumber-daya-alam)

Secara proporsi, penggunaan lahan di Kecamatan Pangalengan dari luas wilayah 27.294,77 ha  didominasioleh kawasan budidaya pertanian yaitu seluas 25 % , Perkebunan seluas 21,5 %, Kawasan hutan sebesar 48,9 % dan sisanya digunakan pemukiman dan fasilitas umum

lainnya seluas 4,2 %, Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan Pangalengan masih berupa kawasan ruang terbuka, dimana mampu menyerap air larian hujan yang mencapai 2.000-3.500 mm per tahun. Berdasarkan luas lahan terbuka yang ada di Kecamatan Pangalengan baik yang berupa kawasan hutam maupun kawasan perkebunan yang sebagian besar kebun Teh, tanah di Kecamatan Pangalengan memiliki kemampuan untuk menyerap air sebanyak 0,793-2,115 miliar meter kubik per tahun.

Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Pangalengan adalah seluas 27.294,77 ha  yang terbagi dalam 13 Desa.

Rincian lebihlanjut atas penggunaan lahan di Kecamatan Pangalengan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Pangalengan Tahun 2017

No

Penggunaan Lahan

Luas Area

( Ha)

Prosentase

(%)

1.

Lahan Sawah

960,85

3,5

2.

Lahan  Kering

5.897,65

21,6

3.

Lahan  Basah

450,21

1,6

4.

Lahan  Perkebunan

5.893,52

21,5

5.

Lahan Pasilitas Umum

722,03

2,6

6.

Lahan Hutan

13.370,51

48,7

Jumlah

27.294,771

100

Sumber : PROPIL Kec. Pangalengan  2017

3. Gambaran Umum Demografis

 

Jumlah penduduk Kecamatan Pangalengan tahun 2016 sebanyak  153.102 orang terdiri dari :

Laki-laki berjumlah 76.798 org (50.2%) dan Perempuan berjumlah 76.304 org ( 49,8% ) serta jumlah kepala keluarga  sebanyak 44.838 kk dengan kepadatan penduduk sebesar 13.942 jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,80%.

Potensi penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencaharian di Kecamatan Pangalengan sebagimana diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Pangalengan 

Berdasarkan Usia & Pendidikan

Tahun 2017

No

Usia dan Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Usia 3-6  Belum  Tamat TK

4.352

3.834

8.186

2

Usia 3-6  Sedang TK / Playgrop

2.793

2.885

5.678

3

Usia 7 - 18  Tidak pernah sekolah

857

793

1.650

4

Usia 7 - 18  Sedang Sekolah

14.516

14.426

28.942

5

Usia 18 - 56  Tidak pernah sekolah

1.722

1.817

3.539

6

Usia 18 - 56 Tidak tamat SD

5.842

5.861

11.703

7

Usia 18 - 56 Tidak tamat SLTP

17.025

16.816

33.841

8

Usia 18 - 56 Tidak tamat SLTA

12.013

12.087

24.100

9

Tamat  SD / sederajat

24.539

24.355

48.894

10

Tamat  SMP / sederajat

14.213

13.840

28.053

11

Tamat  SMA / sederajat

7.588

7.328

14.916

12

Tamat  D-1 / sederajat

265

252

517

13

Tamat  D-2 / sederajat

168

133

301

14

Tamat  D-3 / sederajat

247

213

460

15

Tamat  S-1 / sederajat

918

857

1.775

16

Tamat  S-2 / sederajat

76

57

133

17

Tamat  S-3 / sederajat

35

46

81

18

Tamat SLB A

6

2

8

19

Tamat SLB A

0

0

0

20

Tamat SLB A

0

0

0

Jumlah

107.175

105.602

212.777

Sumber : PROPIL Kec. Pangalengan  2017

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Pangalengan  Berdasarkan Mata Pencaharian

Tahun 2017

No

Jenis  Pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Petani

6.322

2.624

8.946

2

Buruh Tani

10.708

11.035

21.743

3

Buruh Imigran

359

300

659

4

Pegawai Negeri Sipil

446

475

921

5

Pengrajin/ Industri Rumah Tangga

761

1.294

2.055

6

Pedagang

2.416

963

3.379

7

Peternak

3.414

592

4.006

8

Dokter Swasta

2

5

7

9

Bidan Swasta

-

17

17

10

Pensiun TNI/POLRI

271

200

471

11

Pekerja BUMN

4.068

3.333

7.401

12

Pekerja  tidak tentu

9.431

547

9.978

Jumlah

38.198

21.385

59.583

Sumber : PROPIL Kec. Pangalengan  2017

Potensi Wilayah

5. Kondisi Sosial Politik

P o l i t i k

Stabilitas Politik diwilayah Kecamatan Pangalengan sampai dengan akhir tahun 2017 cukup kondusip. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya konplik baik sara maupun politik.

  Keadaan sosial masyarakat diwilayah Kecamatan Pangalengan dapat dilihat dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber sumber pembangunan dan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai peranan dalam membentuk watak dan kepribadian. Pendidikan keagamaan dilakukan oleh tokoh tokoh agama melalui pendidikan formal seperti madrasah maupun pendidikan non formal seperti pondok pesantren.

A g a m a

Pada umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Pangalengan menganut agama Islam (99 %), sisanya penganut agama lain. Hal ini dibuktikan dengan tesebarnya sarana / tempat ibadah yang ada di  Tiga belas Desa diwilayah Kecamatan Pangalengan.

B u d a y a

Di Kecamatan Pangalengan terdapat beberapa jenis kebudayaan daerah tradisional  yang harus dipelihara dan dikembangkan, diantaranya :

1.  Kebudayaan seni bela diri

2.  Lingkung seni degung, calung, jaipong, upacara adat, kecapi suling

3.  Group Band, Dangdut atau Electone

P e n d i d i k a n

Pendidikan umum merupakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kecamatan Pangalengan dan tercatat cukup memadai dengan terdapatnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan SMU.

Tabel 2.6. Sarana Pendidikan

Kecamatan Pangalengan Tahun 2016

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

TK/Playgroup

11 buah

2

Pendidikan Dasar (SD, MI)

  70 buah

3

SMP/Madr. Tsanawiyah

17 buah

4

SMA/MA/SMK

9 buah

*) Diolah kembali dari Daftar Isian Profil Desa Tahun 2017

K e s e h a t a n

Prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Pangalengan, antara lain :

Tabel 2.7. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kecamatan Pangalengan tahun 2016

No

Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

1

Rumah Sakit Umum

-

2

Puskesmas

2

3

Pustu

1

4

Poliklinik/Balai Pengobatan Pemerintah

-

5

Apotik

8

6

Posyandu

157

7

Toko Obat

13

8

Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan

20

9

Dokter Praktik

8

10

Rumah Bersalin

1

11

BKIA

5

*) Diolah kembali dari Daftar Isisan Profil Desa Tahun 2017

Keluarga Berencana

Usaha-usaha untuk meningkatkan akseptor aktif secara luas terus menerus diupayakan dengan cara :

1.  Minlok yang dilaksanakan di Puskesmas setiap satu bulan sekali.

2.  Rakor yang dilaksanakan di tiap-tiap desa setiap satu bulan sekali.

3.  Pelayanan kontrasepsi dilaksanakan oleh Bidan desa, KKB, Puskesmas, Posyandu, dan rumah sakit.

4.  Penyuluhan dan anjang sono ke tiap rumah (motivasi) akseptor baru

2. 3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2002. tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Camat diangkat dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, dalam pasal 2 Camat adalah sebagai berikut :

1.  Kecamatan merupakan wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat ;

2.  Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan ;

3.  Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi ;

a.  Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

b.  Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c.  Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

d.  Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan

f.  Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

g.  Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugsnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan perintah Desa.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

 Sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 meliputi bidang-bidang :

1.  Bidang Pendidikan

2.  Bidang Kesehatan

3.  Bidang Lingkungan Hidup

4.  Bidang Pekerjaan Umum

5.  Bidang Penataan Ruang

6.  Bidang Perencanaan Pembangunan

7.  Bidang Perumahan

8.  Bidang Kepemuda dan Olahraga

9.  Bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

10.  Bidang Kependudukan dan catatansipil;

11.  Bidang Ketenagakerjaan

12.  Bidang ketahanan pangan

13.  Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

14.  Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

15.  Bidang Perhubungan

16.  Bidang komunikasi dan informasi

17.  Bidang pertanahan

18.  Bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri

19.  Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

20.  Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

21.  Bidang Sosial

22.  Bidang kebudayaan;

23.  Bidang statistic;

24.  Bidang kearsipan;

25.  Bidang perpustakaan.

Seluruh kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Pangalengan, pelaksanaannya selama tahun 2015 perlu dievaluasi pencapaian sasarannya.

Pengevaluasian keberhasilan tugas kewenangan dilakukan dengan cara membandingkan antara Program Kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus di jalankan, Disamping harus mempasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus mempasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum di dukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang di kelola, sehingga di sadari pelaksanaan tugas dan kinerja Kecamatan Pangalengan selama ini belim bisa optimal.

  Dari data anggaran di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar anggaran yang di kelola Kecamatan Pangalengan selama 2 tahun terakhir baru terbatas pada belanja rutin kantor, belum menyentuh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, sehingga kinerja pala kepala seksi belum dapat di ukur secara optimal, walaupun dalam kenyataannya masing-masing seksi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

  Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pangalengan dapat di lihat dari beberapa indicator kinerja :

·  Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran

·  Meningkatnya sarana dan prasana aparatur

·  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

·  Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian

Disamping kinerja Kecamatan Pangalengan sebagaimana tercantum dalam penjabaran di atas maka secara umum dapat di jelaskan beberapa kinerja kecamatan Pangalengan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1.  Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di Desa;

2.  Pembinaan siskamling di tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;

3.  Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling;

4.  Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait;

5.  Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan Instansi terkait;

6.  Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung Hukum di tingkat Desa;

7.  Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;

8.  Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parker liar;

9.  Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnafal umum, Pam Lebaran;

10.  Pembinaan penambangan galian C;

11.  Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas desa;

12.  Penataan ruang pelyanan publik di Kecamatan;

13.  Pembinaan dan pembenahan Administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Desa seKecamatan Pangalengan;

14.  Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;

15.  Pelaksanaan Apel pagi setiap hari;

16.  Mengadakan Rapat Koordinasi Desa se Kecamatan Pangalengan;

17.  Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, Pendidikan dan kursus baik yang di laksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

18.  Mengadakan Rapat koordinasi rutin dengan dinas dan instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

19.  Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pangalengan;

20.  Peningkatan kedisiplinan perangkat Desa;

21.  Pembinaan kelengkapan Administrasi Desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes, dan susunan Administasi dan tata laksana pemerintahan Desa;

22.  Mengikut sertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;

23.  Memberikan sosialisasi bagi perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan;

24.  Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan peleksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1.  Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat;

2.  Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian;

3.  Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

4.  Memfasilitasi, pembina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

5.  Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;

6.  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

7.  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa  dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

8.  Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan;

9.  Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);

10.  Memfasilitasi dan memonitoring pengelolaan tempat pengolah sampah;

11.  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

12.  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

13.  Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan Keluarga Sejahtera.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

1.  Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);

2.  Monitoring penyaluran Jamkes gakin;

3.  Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;

4.  Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;

5.  Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;

6.  Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berncana;

7.  Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

8.  Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari;

9.  Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Peningkatan kuantitas dan kualitaspelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pangale

SLIDER
CEK PELAYANAN

    SIMACAN Disconnect

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang website ini?Bagaimana Pelayanan di Kecamatan Pameungpeuk
Sangat Mudah
Mudah
Cukup
Susah
Sangat Lama

HASIL POLLING
PENGUMUMAN TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 72536 kali
PETA WILAYAH